Perempuan dlm Islam

PEREMPUAN PEKERJA DALAM ISLAM
Oleh: A. Choliq Mi'roj

Telah kita ketahui, Islam tidak mewajibkan kepada kaum perempuan untuk hanya berdiam diri di rumah dan hanya berkutat dengan pekerjaan-pekerjaan domestik. Islam sangat menghargai usaha manusia, sekaligus sangat membenci umatnya yang menyukai jadi penganggur.
Akan tetapi masih sering muncul pandangan-pandangan ‘miring’ mengenai persoalan perempuan yang melakukan aktivitas di ruang publik. Mereka menentang keras keberadaan perempuan yang bekerja di luar rumah dan menganggapnya telah melanggar etika sosial dan agama. Dan dengan teks-teks agama mereka membombardir eksistensi perempuan untuk kembali ke ranah domestik dan mengembalikan ranah publik kepada si empunya, yakni laki-laki.
Terlebih lagi kepada perempuan yang telah berkeluarga, di mana tanggung jawab mencari nafkah menjadi kewajiban laki-laki (suami). Maka perempuan dituntut untuk lebih berkonsentrasi melakukan kerja-kerja domestik yang selama ini dianggap sebagai kewajiban seorang perempuan.
Konstruksi budaya dalam masyarakat kita telah membedakan antara pekerjaan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dikonstruksi untuk bekerja di ranah publik dan produktif, sedangkan perempuan dikonstruksi untuk bekerja di ranah domestik dan reproduktif. Hal ini juga didukung oleh adanya teks-teks fiqh yang menyatakan bahwa mencari nafkah adalah kewajiban laki-laki. Padahal, Allah telah melukiskan relasi suami istri ini dengan firmannya:



“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum: 21)

A. Nafkah Keluarga
Nafkah berasal dari bahasa Arab yang lahir dari kata infaq yang artinya barang yang dibelanjakan atau memperbelanjakannya. Nafkah ini juga bisa disebut ikhraj yang berarti perbelanjaan, ongkos atau pengeluaran. Terdapat tiga sebab yang menjadikan wajibnya nafkah, yaitu; sebab kekerabatan (keluarga), sebab memiliki dan sebab perkawinan. Sebab yang ketiga ini mewajibkan kepada suami untuk memberi nafkah kepada istri, bukan sebaliknya.
Menurut konstruksi fiqh, suami mempunyai tanggung jawab sepenuhnya terhadap istri dan anak-anak, kedudukan suami sebagai tulang punggung keluarga. Hal ini sesuai dengan ayat al-Qur’an yang berbunyi:



“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, disebabkan Allah melebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Dan (juga) karena kaum laki-laki telah menafkahkan sebagian harta mereka. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah yang taat, yang menjaga diri (ketika suami pergi) sesuai dengan aturan Allah.” (QS. An-Nisa’: 34)

Untuk menegaskan muatan ayat tersebut, Nabi bersabda:


“Dan seorang laki-laki adalah penanggung jawab keluarganya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Teks di atas menunjukkan adanya wajib ikhtiyar (usaha) untuk mewujudkan kehidupan yang layak, namun dalam rumah tangga lebih dibebankan bagi suami untuk senantiasa ingat terhadap kewajiban-kewajiban yang terpikul di pundaknya. Imam Ghazali menjelaskan, tugas suami tidak hanya berkewajiban memberikan nafkah yang halal untuk kehidupan keluarga, tapi juga pendidikan anak-anaknya, di samping bimbingan terhadap istri.
Dari ayat al-Qur’an dan hadits di atas, jelas terlihat bahwa nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya, dimana tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini. Yang diperdebatkan hanya masalah besar kecilnya (nilai) dari nafkah yang diberikan kepada istri. Al-Qur’an menyatakan:


“Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah.” (QS. Ath-Thalaq: 7)

Sebenarnya, jika seorang suami telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, memberikan kecukupan terhadap nafkah istri dan anak-anaknya, maka berarti ia telah memberikan perlindungan terhadap istri dan anak-anaknya. Sebab hal ini yang seringkali membuat kecenderungan seorang istri merasa betah bekerja di dalam rumah dan anak-anak dapat terurus dengan baik.
Sedang berkaitan dengan seberapa besar jumlah nafkah yang diberikan suami kepada istrinya, dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 233 dan surat ath-Thalaq ayat 6 sudah menjelaskan bahwa kewajiban nafkah suami tersebut meliputi pangan, sandang dan papan (tempat tinggal).
Meskipun al-Qur’an hanya menyebutkan tiga hal tersebut, namun ketiganya jelas merupakan jenis-jenis kebutuhan yang paling asasi bagi manusia. Para ulama ahli fiqh menyimpulkan bahwa nafkah yang wajib diberikan suami kepada istri meliputi; makan minum berikut lauk-pauknya, pakaian, tempat tinggal, pembantu (jika diperlukan), alat-alat untuk membersihkan badan dan perabot rumah tangga. Hanya saja, sesuai dengan ayat 7 dari surat ath-Thalaq di atas, kewajiban suami dalam memberikan nafkah yang terbaik bagi keluarga, sejauh yang dia miliki dan diusahakannya.
Ad-Dimasyqi misalnya, menjelaskan ayat tersebut dengan memberikan batasan mengenai nafkah dalam bentuk makanan pokok yang biasa dikonsumsi masyarakat di suatu wilayah tertentu. Malah Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah menganggap tidak perlu adanya ukuran tertentu dalam memberikan nafkah. Sebab, menurutnya, hal itu disesuaikan dengan perbedaan waktu, tempat, keadaan dan kebutuhan dari setiap individu.
Dengan melihat adanya perbedaan tersebut, maka penetapan ukuran tertentu bagi pemberian nafkah adalah suatu tindakan zalim. Selain itu tidak ada ketentuan syariat yang menetapkan ukuran tertentu terhadap pemberian nafkah. Rasulullah sendiri hanya menggunakan istilah “secukupnya” dengan syarat dilakukan dengan cara yang ma’ruf (baik).
Sayangnya, beberapa ulama juga tidak mewajibkan suami memberikan nafkah untuk biaya alat kecantikan dan kesehatan. Alasan mereka adalah untuk menjaga keaslian tubuhnya dan bahwa perempuan adalah ‘pemilikan untuk menggunakan’ bagi suaminya. Istri dengan status demikian disamakan dengan barang sewaan yang harus selalu siap pakai. Semua kebutuhan untuk perbaikan barang tersebut menjadi tanggung jawab pemilik, dalam hal ini diri, ayah dan keluarga perempuan.
Namun az-Zuhaili, pemikir fiqh kontemporer, tidak sepakat dengan pendapat di atas. Baginya, pendapat para ulama fiqh klasik itu didasarkan pada budaya yang berkembang pada masa mereka yang masih beranggapan bahwa biaya kesehatan, obat-obatan dan kecantikan bukan kebutuhan pokok mereka. Hal ini tentu sangat berbeda dengan tradisi masyarakat saat ini, di mana kesehatan telah menjadi kebutuhan pokok, sama seperti makanan.
Dari pemaparan ringkas di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perempuan bersuami dibebaskan dari kewajiban bekerja dan berusaha untuk menutupi kebutuhan hidupnya, apalagi untuk keluarganya. Seluruh kebutuhan pokok istri dan rumah tangga adalah kewajiban suami.
Persoalannya kemudian, bagaimana bila ternyata yang lebih kaya dan mampu memberikan nafkah adalah istrinya, sedangkan suaminya miskin dan tidak mampu memberikan nafkah? Dalam hal ini, para ahli fiqh berpendapat bahwa istri boleh menafkahi suaminya dan dianggap sebagai hutang suami. Selanjutnya, bila suatu saat telah mampu, ia wajib membayarnya. Apabila istri memberikannya dengan rela, tidak dianggap sebagai hutang, hal itu jauh lebih baik dan dia mendapatkan dua pahala; pahala karena hubungan persahabatan dan pahala karena bersedekah.
Pendapat yang terakhir barangkali lebih tepat diterapkan dalam sebuah menejemen keluarga. Sebab, untuk membangun sebuah lembaga rumah tangga yang dapat mewujudkan kehidupan yang tenteram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang di antara mereka yang ada di dalamnya, perlu adanya kebersamaan yang baik dan sikap saling berbagi tanggung jawab –termasuk mencari nafkah-- di antara mereka. Al-Qur’an menganjurkan kerja sama ini dengan:

“Sesungguhnya Aku tidak akan menyia-nyiakan amalan orang-orang yang beramal di antara kamu, laki-laki dan perempuan. Sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain.” (QS. Ali Imran: 195)
Nabi Muhammad SAW juga bersabda:

“Kaum perempuan adalah saudara kandung kaum laki-laki.” (HR. Abu Daud dan Turmudzi).

Melalui suasana rumah tangga yang demikian, sangat dimungkinkan bagi mereka untuk bisa melakukan kerja-kerja yang bergairah dan produktif. Pada sisi lain, anak-anak yang hidup bersama mereka, sudah seharusnya mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Mereka perlu mendapatkan kasih sayang yang sepenuhnya dari bapak dan ibunya. Suasana demikian akan dapat menumbuhkan kepribadian terbaik mereka, sehingga diharapkan akan menjadi anak yang baik dan saleh.
Untuk itu, kekuatan ekonomi yang di bangun keluarga tersebut perlu lebih ditingkatkan. Dengan keterlibatan istri dalam pencarian nafkah, maka jaminan keluarga seperti yang digambarkan di atas diharapkan dapat lebih mudah diupayakan. Sebaliknya, jika istri ternyata secara ekonomi yang lebih kuat, maka suami ‘hanya’ berstatus sebagai pencari nafkah tambahan, dan tidak perlu lagi adanya penggantian nafkah kepada pihak istri.

B. Tugas-tugas Perempuan
Dari berbagai kajian di atas, memang masih tampak bahwa masih ada bias patriarkhi dalam berbagai interpretasi kultural terhadap teks-teks keagamaan. Dalam konteks sekarang, di mana realitas telah berubah maka interpretasi kultural itupun dapat berubah.
Sayangnya sampai sekarang, dalam aturan fiqh masih memberlakukan bahwa tugas utama perempuan adalah melayani kebutuhan seksual suaminya, mendampingi dan mengatur rumah tangganya. Dalam hal ini, para ulama sepakat bahwa tugas tersebut adalah kewajiban personal seorang istri dengan berdasarkan pada hadits:


“Dan seorang istri adalah penanggung jawab di dalam rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya atas tugas dan kewajibannya itu.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Ketika seorang istri harus bekerja di luar rumah dan meninggalkan keluarganya, biasanya akan muncul persoalan fiqh. Sebab para ulama fiqh telah sepakat bahwa bagi istri yang ingin bekerja di luar rumah, maka harus mendapatkan izin dari suami. Bila ia tidak mendapatkan izin tersebut, ia dapat dikategorikan sebagai istri yang tidak taat (nusyuz). Selanjutnya, jika istri nusyuz maka ia tidak lagi punya hak untuk meminta nafkah pada suaminya.
Bahkan para ulama sepakat, meskipun sejak awal suami tersebut telah menyatakan kesediaannya menerima istri yang bekerja, namun bila istrinya keluar rumah tanpa seizin suami ia tetap kehilangan haknya mendapatkan nafkah. Hal ini terdapat pengecualian, yaitu jika nafkah yang diberikan suaminya memang benar-benar tidak mencukupi kebutuhannya.
Syaikh Zakariya Anshari menjelaskan, bagi suami yang kesulitan memberi nafkah istrinya, kalau mungkin, istri dapat memberikan harta sebagai pinjaman kepada suaminya untuk dijadikan sebagai nafkah untuk dirinya. Dan istripun boleh keluar rumah untuk mendapatkan nafkah dengan cara bekerja atau bahkan meminta-minta. Bagi suami yang demikian, ia tidak boleh melarang istrinya bekerja di luar rumah.
Pendapat serupa dikatakan oleh Zainuddin al-Malibari dalam kitabnya yang terkenal Fath al-Mu’in, menyatakan bahwa seorang istri diperbolehkan keluar rumah tanpa dikatakan sebagai istri yang nusyuz untuk keperluan sebagai berikut: jiwa dan hartanya terancam oleh penjahat, rumahnya akan roboh, memperjuangkan hak-haknya, menuntut ilmu atau meminta fatwa karena suaminya bodoh, serta untuk mencari nafkah karena suaminya tidak cukup bisa menafkahinya.
Bahkan untuk kondisi-kondisi tertentu, seorang perempuan justru diwajibkan bekerja. Misalnya, karena kewajiban menanggung biaya hidupnya sendiri dan keluarganya. Jika suami tidak dapat memberikan nafkah, maka suami tersebut harus menyatakan dengan terus terang atas ketidakmampuannya dan membiarkan istrinya untuk bekerja. Karena hal itu adalah hak individual istri.
Dengan kata lain, di luar tugas-tugas domestik, seorang istri juga dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan lain di luar rumahnya, baik untuk menghasilkan belanja tambahan bagi dirinya sendiri dan keluarga maupun untuk kepentingan-kepentingan sosial. Pada masa Nabi, para perempuan termasuk istri-istri beliau, telah melakukan peran tersebut. Jadi pada dasarnya, perempuan bekerja atau berkarier itu tidak dilarang. Asal saja, mereka memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah digariskan agama.
Sekarang, pekerjaan dan profesi makin beragam dan berkembang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Hampir semua pekerjaan dapat dikerjakan baik oleh laki-laki maupun perempuan, dan Islam tidak pernah membeda-bedakan suatu pekerjaan untuk siapa. Jauh lebih penting dan menjadi perhatian Islam adalah jaminan keamanan dan kenyamanan terhadap siapapun yang bekerja, baik dengan jaminan hukum agama, sosial ataupun negara.

C. Hak Bekerja Bagi Perempuan.
Setiap individu ingin melakukan pengembangan diri dan melakukan aktualisasi diri. Hal ini tidak hanya berlaku bagi laki-laki, tetapi juga perempuan. Seorang perempuan juga ingin memiliki hak otonom untuk mendapatkan ruang gerak untuk aktualisasi dan mengembangkan diri. Keinginan ini bukan hanya untuk mendapatkan reward tetapi untuk ikut mengamalkan ilmu yang ia peroleh dan ikut serta mengembangkan peradaban manusia serta ikut serta beramal saleh.
Sayangnya, konstruksi fiqh masih berpandangan bahwa kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga adalah mutlak, selain karena kelebihan yang dimiliki, juga karena laki-lakilah yang berkewajiban memberi nafkah. Pandangan seperti ini tampak masih mendominasi konsep relasi dalam keluarga yang dipercayai masyarakat.
Akibatnya, seorang istri yang bekerja di luar rumah, baik siang maupun malam, harus tetap seizin suaminya. Apabila suami memperbolehkannya, maka istri tetap berhak atas nafkahnya. Sebaliknya, jika istri tetap keluar rumah untuk bekerja, sedang suami tidak menginginkannya, maka dia harus menerima kehilangan hak mendapatkan nafkah.
Dengan otoritas nafkah berada di tangan suami, istri menjadi sangat tergantung secara ekonomi kepada suami. Bila itu terjadi, maka sebenarnya dalam konsep fiqh, istri tidak lagi dibebani dengan pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah seperti memasak, mencuci, dan membersihkan rumah seharusnya menjadi tanggung jawab suami, baik dilakukannya sendiri atau dengan menggaji pembantu.
Akan tetapi, konsep relasi yang digariskan fiqh ini, tidak sepenuhnya berkembang di masyarakat. Masyarakat masih memandang bahwa istri, selain berkewajiban melayani kebutuhan seks suaminya, juga bertanggung jawab terhadap seluruh pekerjaan di dalam rumahnya. Bahkan jika ia terpaksa harus bekerja di luar rumah, maka penghasilan yang diperolehnya dianggap hanya sebagai ‘pencari nafkah tambahan’ dan masih menjadi milik suaminya. Bila ada yang menyimpang dari konstruksi budaya ini, malah dipandang sebagai suatu kesalahan besar. Artinya, dengan begitu laki-laki memiliki otoritas dalam segala hal yang hampir tidak terbatas.
Padahal bila persoalan kesehatan dan perawatan kecantikan benar-benar tidak termasuk bagian dari nafkah yang harus dipenuhi suami, maka istri harus berupaya untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Demikian pula ketika seorang perempuan harus keluar rumah untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak melanggar syariat, keleluasaan untuk itu harus tetap diberikan. Hal ini tampak jelas termuat dalam sebuah hadits:




“Jabir bin Abdullah berkata: “Bibi saya diceraikan suaminya. Dia ingin memetik kurmanya (waktu iddah), lalu ada seorang laki-laki melarangnya keluar.” Bibiku datang kepada Rasulullah SAW (untuk menanyakannya), beliau menjawab: “Ya, silakan memetik kurmamu, barangkali kamu bisa bersedekah atau berbuat kebaikan.” (HR. Muslim)

Bekerja bagi perempuan, di samping haknya untuk mengekspresikan keahliannya, sebagai sarana untuk beramal saleh, juga merupakan kebutuhan dasar bagi perempuan yang secara psikologis membutuhkan sarana aktualisasi dan prestasi. Dalam hadits Jabir di atas, tampak jelas bahwa Nabi mengizinkan bibinya Jabir untuk memetik kurma miliknya walaupun ia dalam keadaan iddah karena dicerai suaminya. Jadi kiranya tidak ada alasan lagi untuk melarang perempuan bekarja di ruang publik atau sektor profesional, selama hal itu untuk suatu kemaslahatan dan tentu saja dengan cara yang halal.